DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Capaian sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Aceh Besar terus menunjukkan perkembangan positif.

Hingga Oktober 2026, sebanyak 9.279 pelaku usaha, terdiri atas 9.247 usaha mikro dan 32 usaha kecil, telah mengantongi sertifikat halal. Meski demikian, Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Besar mengingatkan pelaku usaha yang belum bersertifikat agar segera mengurus legalitas kehalalan produknya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantin Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh resmi ditetapkan sebagai Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat ( ZONA KHAS). Penetapan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri halal dan meningkatkan kualitas layanan kuliner di lingkungan kampus.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan jaringan restoran agar tidak berhenti pada kepemilikan sertifikat halal menjelang pemberlakuan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.

DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Kementerian Pariwisata mengapresiasi percepatan sertifikasi halal yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap pelaku usaha di desa wisata. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 31.548 sertifikat halal telah diterbitkan untuk 20.237 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di lebih dari seribu desa wisata di seluruh Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jelang penerapan penuh kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026, pelaku usaha kuliner di Indonesia diminta segera mempersiapkan legalitas halal produknya. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menegaskan sektor logistik wajib menerapkan sertifikasi halal secara menyeluruh mulai 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem halal nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kerja sama resiprokal antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dan beredar di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 2.340 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengantongi sertifikat halal. Data tersebut tercatat dalam sistem Sihalal dan menjadi bagian dari percepatan sertifikasi halal yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah akan menggratiskan 1,35 juta sertifikat halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia terus menunjukkan kemajuan pesat dalam pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Komitmen tersebut kembali terbukti dengan capaian luar biasa: sebanyak 10.147 sertifikat halal berhasil diproses hanya dalam satu hari.

DIALEKSIS.COM | Jantho - Rumah Potong Hewan (RPH) Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, resmi mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Sertifikasi tersebut menjadi legalitas penting dalam memastikan proses pemotongan hewan di RPH tersebut sesuai syariat Islam sekaligus memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kesehatan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jaminan Produk Halal (JPH) Kementerian Agama (Kemenag), M. Fuad Nasar, menegaskan bahwa penerapan jaminan produk halal bukan hanya bagian dari ajaran agama, tetapi juga strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Jamian Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa BPJPH terus meningkatkan capaian kinerjanya melalui penguatan ekosistem layanan sertifikasi halal. Saat ini, sertifikasi halal BPJPH telah mencapai 9,6 juta produk bersertifikat halal, dari 2,79 juta sertifikat halal yang telah diterbitkan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Maraknya temuan produk makanan berlabel halal yang terkontaminasi unsur babi (porcine) kembali memantik perdebatan tentang efektivitas sistem sertifikasi produk halal di Indonesia. Sejumlah pihak mengusulkan agar pemerintah beralih dari sertifikasi halal ke pelabelan produk haram, dengan alasan pengawasan lebih mudah karena jumlahnya terbatas. Namun, gagasan ini ditepis oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Yayasan Matahari, yang menilai wacana tersebut tidak relevan dan berpotensi memecah konsumen muslim.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengklaim halal, berdasarkan PKS Nomor 10 Tahun 2024 (BPJPH) dan Nomor KS.01.01.2.06.24.05 (BPOM).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2025 dengan kuota sebanyak 1 juta sertifikat untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus berupaya meningkatkan layanan sertifikasi halal. Terbaru, upaya dilakukan dengan melakukan pembaruan pada Sistem Informasi Halal atau SIHALAL, dilengkapi panduan penggunaan SIHALAL untuk layanan sertifikasi halal reguler dan self declare.

DIALEKSIS.COM | Jantho - Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar menggelar kegiatan pembekalan dan refresher kepada petugas Rumah Potong Hewan (RPH), yang berlangsung di Dekranasda Gp Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (21/1/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto mengenai penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya untuk barang mewah disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha, terutama yang telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua MPU Kota Banda Aceh, Tgk. Syibral Malasyi mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka menyambung silaturahmi dan membahas tentang penguatan syariat Islam di Kota Banda Aceh.